Skip to main content

Indonesia: Journalists To Seek Judicial Reviews On Defamation

JAKARTA, INDONESIA: Press organisations in Indonesia will request the Constitutional Court to review defamation articles in the Criminal Code, following the district court's conviction of senior journalist Bersihar Lubis.

The Depok District Court sentenced Bersihar to one month in prison Wednesday (20 Feb), before suspending his sentence and requiring three month's probation.

Bersihar was put on trial for insulting the Attorney General's Office (AGO) with his opinion article in Koran Tempo daily newspaper, titled Kisah Interogator yang Dungu (The Story of Stupid Interrogators).

The court found him guilty, saying he violated article 207 of the Criminal Code on insulting public institutions.

Presiding judge Suwidya said while Bersihar was an opinion writer, he should be accountable for the content of his work.

Press Legal Aid executive director Hendrayana said the organisation would ask for judicial reviews of the Criminal Code articles, including article 207, which had violated the freedom of the press.

"We will appeal for the review of some articles, including 207, 310 and 316 in mid March," he told The Jakarta Post.

Hendrayana said the organisation would coordinate the appeal for Bersihar and journalist Risang Bima Wijaya, the former general manager of Radar Yogyakarta daily, who was sentenced to six months in prison.

Sleman District Court, Yogyakarta, found Risang guilty of insulting Kedaulatan Rakyat daily owner Soemadi M Wonohito. Risang has been in prison since January this year.

Indonesian Press Council head Ichlasul Amal said the organisation had long planned to request judicial reviews of several articles.

"The problem is that appeals must be requested by those who are directly affected by the articles, not us," Amal told the Post.

He said the council would discuss the matters at a plenary session Feb 29.

"We will call on those who have been 'victimized' by the articles to request the reviews with us."

Alliance of Independent Journalists head Heru Hendratmoko said the organisation would support Bersihar in the judicial review.

"The articles are no longer relevant for a democratic country like Indonesia," he said.

Heru said he was hopeful the court would void those articles.

"There is a high possibility the articles will be annulled, because the Constitutional Court has already scrapped three other articles of defamation on the President and Vice President," he said.

In December 2006, the Constitutional Court made history by scrapping articles 134, 136 and 137 of the Criminal Code, which ruled that burning pictures of the President and Vice President and mocking them in public were insults.

The court reviewed the code as requested by lawyer Eggi Sudjana and activist Pandapotan Lubis.

Pandapotan was arrested after insulting the President at a rally, while Eggi was charged with defaming President Susilo Yudhoyono with his statement that Yudhoyono and his son had received Jaguar sedans from businessman Hary Tanoesudibjo. The report turned out to be fabricated.

The three articles made it difficult for people to criticise the President and his deputy, Court chief Jimly Asshiddiqie said during the hearing.

The articles undermined the country's process toward democracy by causing confusion as they were open to subjective interpretation, he said. (The Jakarta Post/ ANN)

Comments

Popular posts from this blog

Menyoal Reaksi atas Video Seks Ariel-Luna-Cut Tari

Sudah banyak yang ditulis orang soal video seks Ariel-Luna-Cut Tari, dan orang-orang pun, saya kira, mulai merasa jenuh membicarakannya. Ketiga selebritis ini sudah diperiksa di Mabes Polri, dan penyebar video ini pun kabarnya sudah ditangkap polisi. Yang menjadi keprihatinan banyak orang adalah reaksi sebagian orang menanggapi video seks itu. "Para pelaku dalam video itu, Ariel-Luna-Tari, merusak moral masyarakat. Mereka harus dihukum," demikian komentar mereka. Tak akan jadi berita kalau tetangga sebelah rumah atau ketua RT yang berkomentar begitu. Tapi ini adalah tokoh-tokoh publik, macam Menkominfo Tifatul Sembiring dan Ketua MK Moh. Mahfud Md. Mereka punya power untuk melakukan sesuatu, merilis regulasi dan membentuk sistem nilai. Dan benar saja. Menteri Tifatul langsung mendapat angin untuk membahas lagi Rancangan Peraturan Menteri soal konten multimedia. Padahal sebelumnya RPM Konten ini sudah mental setelah ditolak sana sini. Ketua MK, Mahfud, dalam sebuah wawancara d...

Pemilu Sela

Sayang Indonesia tidak punya mekanisme pemilihan umum sela. Padahal, mekanisme itu amat membantu mempertahankan tingkat akuntabilitas wakil rakyat di mata pemilihnya. Lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Pemilihan sela kongres yang berlangsung sebulan lalu, yang dimenangkan Partai Demokrat, berhasil menyampaikan pesan rakyat Amerika yang menolak Perang Irak. Di Indonesia, pemilu dilakukan lima tahun sekali. Itu pemilu parlemen dan presiden. Sedangkan di daerah-daerah, setiap kabupaten dan provinsi mengadakan pemilihan kepala daerah masing-masing dalam waktu yang berbeda-beda. Tidak heran jika stabilitas politik di negeri ini selalu jadi urusan pelik. Karena partai politik tak habis-habisnya berpikir memenangkan kekuasaan dari satu pemilihan di satu daerah ke pemilihan lain di daerah lain. Begitu terus menerus sepanjang masa. Rantai ini sudah saatnya dihentikan. Setahun lalu, dalam Rapat Pimpinan Nasionalnya di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Partai Golkar sebenarnya sudah pernah ...

Pekerjaan Lelaki dan Perempuan Jakarta