Skip to main content

Indonesia Tackling Corruption, Conflict in 2009 Elections

By Chad Bouchard

International agencies are helping Indonesia prepare for a massive country-wide election in 2009 that will include local offices in hundreds of districts. As Chad Bouchard reports from Jakarta, election officials hope to avoid past mistakes.
Indonesia is getting an early start as the country prepares for presidential and local elections next year.

It will be the second democratic presidential election since President Suharto stepped down in 1998.

The UN Development Program's country director in Indonesia, Haakan Bjorkman, says the international community wants Indonesia's elections to be clean and fair.

"Indonesia has emerged as the strongest and most healthy democracy in Southeast Asia, so we predict in 2009 that all eyes will be on Indonesia to see if the election assistance can work in a good way. And that this success story can continue," said Bjorkman. "The stakes are very high for this region."

Indonesia's parliament is considering a bill that would set up a system to certify political parties and schedule elections for April 5 next year. Election officials fear delays in passing the bill could postpone the elections.

The bill would cap campaign donations at $100,000 per person and $500,000 for companies.

Political analyst Wimar Witoelar says getting polling stations ready and distributing ballots are the least of Indonesia's election concerns.

"But how to get the influence of money out of the system, especially now that Suharto's money has been temporarily left unscathed and running around and that bodes very ill for the attempts we have," said Wimar. "So ours is a very big political problem, not a mechanical problem of elections."

Kevin Evans is an experienced election observer working on reconstruction in Indonesia's Aceh province. He says some voters wrongly accused Indonesia's election commission of graft in 2004 and attacked election staff. He says this time around officials are making it clear that the election commission oversees the election process, but does not carry out the polling.

Evans says confusion over the balance of power between the commission and the local government led to chaos during the last general election.

"And I think when you have an imbalance between those rights and responsibilities and authorities, then you are opening up an integrity trap," he said. "And so I think that one of the important findings of those earlier elections has been addressed."
Earlier this month, Transparency International, Corruption Watch, and other groups announced plans to issue a blacklist of politicians suspected of corruption to raise awareness among voters.

On Wednesday, the Indonesian Election Commission and the UN Development Program signed an agreement to formalize foreign help for the 2009 elections.

Comments

Popular posts from this blog

Menguatkan Jurnalisme sebagai Percakapan Publik

Empat tahun sudah berlalu sejak polemik soal senjakala jurnalisme meramaikan lini masa kita. Ketika itu, banyak orang yang bekerja di media maupun yang mengamati dari luar media, riuh rendah memperdebatkan masa depan jurnalisme ketika semakin banyak orang meninggalkan media konvensional dan beralih ke platform digital. Rasanya sudah saatnya menengok kembali polemik lama itu dan mengukur sejauhmana kedua kubu, yang pro maupun kontra pada prediksi senjakala, berhasil meramalkan apa yang kini terjadi.  Ikhtiar ini menurut saya penting karena pada hari pertama di tahun baru 2021 ini, Koran Tempo dan Majalah Tempo berbahasa Inggris, resmi beralih ke platform digital. Kedua penerbitan ini tak lagi bisa ditemukan dalam format cetak. Kita ingat, pada 2016, Koran Tempo edisi Minggu juga beralih ke versi digital. Itu salahsatu yang memicu perdebatan soal masa depan jurnalisme.  Banyak yang sudah terjadi setelah empat tahun, dan buat saya banyak yang membesarkan hati. Media digital kini ...

Senjakala atau Kebangkitan Jurnalisme di Era Digital?

Rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan hampir semua jurnalis di Indonesia beberapa hari terakhir ini mengikuti dengan intens perdebatan di media sosial soal media cetak versus media digital. Perdebatan ini dimulai ketika wartawan senior Harian Kompas, Bre Redana menulis catatan berjudul "Inikah Senjakala Kami..." di Kompas edisi 28 Desember 2015. Artikel Bre langsung jadi viral di media digital, disebarkan di semua whatsapp group jurnalisme dan jadi perbincangan hangat. Selang sehari, muncul banyak artikel tanggapan, dan yang paling sering dikutip adalah tulisan Bayu Galih, wartawan Viva.co.id, yang berjudul "Kami tak pernah cengeng dan bilang ini senjakala kami." Ulasan lebih lengkap soal polemik ini dirangkum dengan baik di artikel ini. Perdebatan soal masa depan jurnalisme dan media ini jelas amat menarik dan penting. Terlebih momentumnya memang tepat. Sepanjang 2015, sejumlah koran cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Dua yang paling b...

Pekerjaan Lelaki dan Perempuan Jakarta