From My Point of View

YUYUN Wahyuningrum akhirnya keluar dari ruang tunggu Ballroom Napalai, Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand. Yuyun-aktivis hak asasi manusia, kini manajer program di Forum Asia-seharusnya menjadi wakil Indonesia dalam forum dialog dengan sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN, Jumat pekan lalu. Bersama wakil masyarakat sipil dari Malaysia dan Thailand, Yuyun memboikot pertemuan itu. Mereka memprotes sikap pemerintah Filipina, Singapura, Burma, Kamboja, dan Laos. Departemen Luar Negeri kelima negara ASEAN itu berkeras menunjuk sendiri wakil lembaga swadaya masyarakat yang datang ke pertemuan. "Para pemimpin itu mengingkari sendiri isi Piagam ASEAN," kata Yuyun kepada Tempo pekan lalu. Piagam ASEAN, semacam konstitusi yang menjadi dasar lembaga multilateral ini, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam mekanisme ASEAN. "Tanpa partisipasi publik yang murni dari bawah, ASEAN hanya akan jadi arisan para elite, yang terancam kehilangan relevansinya," katany

PROPOSAL itu datang dari Eropa. Sang pembawa: Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Inilah presiden yang, menurut The Economist, "Hobi menghadiri konferensi tingkat tinggi." Ia membawa usul tentang arsitektur sistem finansial global baru untuk menyelamatkan dunia dari krisis global. "Kami minta Asia mendukung," ujar Sarkozy, Jumat pekan lalu. Di depan Sarkozy duduk lebih dari 20 pemimpin Asia, dengan tuan rumah Cina. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir. Selain itu, wakil dari Eropa yang tampak di Balai Agung Rakyat, Beijing, tersebut antara lain Perdana Menteri Spanyol Jose Louis Rodriguez Zapatero, Perdana Menteri Finlandia Tarja Halonen, plus Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barosso. "Ini demi masa depan generasi mendatang," ucap Barosso. Sepenting apakah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa ke-7 yang diselenggarakan pada Jumat-Sabtu pekan lalu sehingga Eropa perlu meminta dukungan Asia? Bukankah forum yang biasa disebut Asia-Europe Meeting (As

Jakarta Ditunjuk Jadi Sekretariat Komisi HAM ASEAN Minggu, 25 Oktober 2009 | 12:04 WIB TEMPO Interaktif, Hua Hin - Indonesia dipastikan akan menjadi tempat sekretariat Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang baru saja diresmikan pada KTT ASEAN akhir pekan ini. “Kantornya menempel pada Sekretariat Asean di Jakarta,” kata Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri untuk urusan ASEAN, Djauhari Oratmangun, kepada pers di sela KTT ASEAN, kemarin (24/10). Sebelumnya, pemerintah Filipina juga menawarkan agar kantor Komisi HAM ASEAN berlokasi di Manila. Namun usulan tersebut tidak disetujui. KTT ASEAN menyepakati US$ 200 ribu (Rp 1,88 miliar) sebagai dana awal Komisi itu. “Sepuluh negara ASEAN membagi rata anggaran ini, jadi setiap negara menyediakan US$ 20 ribu (Rp 188,4 juta),” kata Djauhari. Komisi HAM ASEAN kemarin menyelesaikan rapat pertamanya di Hotel JW Mariott, Hua Hin. Dalam rapat itu, disepakati bahwa komisi akan bertemu tiga kali dalam setahun. “Pertemuan berikutnya akan diadakan Desem