Thursday, February 03, 2011

Arisan di Simpang Jalan

YUYUN Wahyuningrum akhirnya keluar dari ruang tunggu Ballroom Napalai, Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand. Yuyun-aktivis hak asasi manusia, kini manajer program di Forum Asia-seharusnya menjadi wakil Indonesia dalam forum dialog dengan sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN, Jumat pekan lalu. Bersama wakil masyarakat sipil dari Malaysia dan Thailand, Yuyun memboikot pertemuan itu.

Mereka memprotes sikap pemerintah Filipina, Singapura, Burma, Kamboja, dan Laos. Departemen Luar Negeri kelima negara ASEAN itu berkeras menunjuk sendiri wakil lembaga swadaya masyarakat yang datang ke pertemuan. "Para pemimpin itu mengingkari sendiri isi Piagam ASEAN," kata Yuyun kepada Tempo pekan lalu. Piagam ASEAN, semacam konstitusi yang menjadi dasar lembaga multilateral ini, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam mekanisme ASEAN. "Tanpa partisipasi publik yang murni dari bawah, ASEAN hanya akan jadi arisan para elite, yang terancam kehilangan relevansinya," katanya.

Sebelumnya, pada awal pekan lalu, tak kurang dari 500 aktivis berkumpul di Hua Hin, Thailand. Tiga hari penuh mereka menggodok masukan dan usul yang akan disampaikan kepada para kepala negara ASEAN pada forum itu. Dan aksi walkout Yuyun dan kawan-kawan adalah puncak dari kekesalan aktivis masyarakat sipil di Asia Tenggara atas maju-mundurnya keberpihakan ASEAN pada nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Pada pembukaan KTT ASEAN, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva masih berusaha optimistis. "Masyarakat ASEAN sudah mulai terbentuk," katanya. Dia menunjuk telah terbentuknya Komite Perwakilan Tetap ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta, juga telah dimulainya rapat-rapat Dewan Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Sosial-Budaya, dan Masyarakat Politik Keamanan, sebagai sinyal positif.

Namun kenyataan tampaknya berkata lain. Untuk pertama kalinya, hanya separuh dari pemimpin ASEAN hadir dalam upacara pembukaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih memimpin sidang kabinet. Demikian juga Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Semua mengaku punya agenda domestik yang lebih mendesak.

Harapan memang sempat tebersit dari pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang resmi berdiri Jumat pekan lalu. Inilah jawaban ASEAN atas tuduhan komunitas internasional yang menilainya selalu bersikap mendua atas pelanggaran hak asasi manusia di kawasan ini. Namun kritik terus mengalir. Direktur Eksekutif Forum Asia-sebuah lembaga advokasi HAM berbasis di Bangkok-Yap Swee Seng tidak yakin lembaga ini bisa independen. "Komisi ini tidak punya gigi," katanya pedas.

Komisi HAM ASEAN ini tampaknya juga tak punya uang. ASEAN hanya mengalokasikan US$ 200 ribu untuk operasionalisasi komisi pada tahun pertama. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Imron Cotan mengakui jumlah itu minim. "Tapi itu hanya untuk tahap awal," katanya. Pemerintah Indonesia siap menyediakan kekurangannya, asalkan kantor komisi itu ditetapkan di Jakarta.

Di sektor ekonomi, tantangan pun masih bejibun. Menteri Perdagangan Thailand, yang mengetuai Dewan ASEAN Economic Community tahun ini, Pornthiva Nakasai, menunjuk kegagalan ASEAN menerapkan single window policy sesuai dengan jadwal pada 2008 sebagai lampu kuning. Dari ratusan rencana aksi yang sudah disepakati, baru sedikit yang benar-benar terlaksana. Penurunan tarif impor komoditas yang seharusnya sudah 0-5 persen pada awal 2010 tampaknya bakal meleset. "Kita terpaksa membuat pengecualian untuk beberapa komoditas strategis, seperti beras," kata Imron Cotan.

Itu baru hambatan tarif. Penghalang nontarif lebih banyak lagi. Steve Cheah, salah satu Ketua Kamar Dagang Thailand-Malaysia, tak yakin pasar tunggal ASEAN bisa terbentuk sesuai dengan rencana pada 2015. "Masing-masing negara ASEAN punya kebijakan dan peraturan yang berbeda-beda," keluh pengusaha Malaysia ini.

Komunitas ASEAN memang heterogen. Perbedaan sistem politik, sosial, dan ekonomi pada kesepuluh negara anggota ASEAN terlalu besar. Ada Filipina dan Indonesia yang demokratis, ada juga Vietnam yang komunis dan ekonomi terpusat seperti di Burma, ekonomi liberal di Malaysia. Direktur Eksekutif Southeast Asian Press Alliance-lembaga advokasi kebebasan pers Asia Tenggara-Roby Alampay tak yakin proyek pembentukan komunitas tunggal ASEAN akan berhasil. "Kita terlalu berbeda," kata pria Filipina ini.

Wahyu Dhyatmika (Hua Hin)

http://202.158.52.214/id/arsip/2009/10/26/ITR/mbm.20091026.ITR131783.id.html

Mendayung di Antara Banyak Karang

PROPOSAL itu datang dari Eropa. Sang pembawa: Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Inilah presiden yang, menurut The Economist, "Hobi menghadiri konferensi tingkat tinggi." Ia membawa usul tentang arsitektur sistem finansial global baru untuk menyelamatkan dunia dari krisis global. "Kami minta Asia mendukung," ujar Sarkozy, Jumat pekan lalu.

Di depan Sarkozy duduk lebih dari 20 pemimpin Asia, dengan tuan rumah Cina. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir. Selain itu, wakil dari Eropa yang tampak di Balai Agung Rakyat, Beijing, tersebut antara lain Perdana Menteri Spanyol Jose Louis Rodriguez Zapatero, Perdana Menteri Finlandia Tarja Halonen, plus Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barosso. "Ini demi masa depan generasi mendatang," ucap Barosso.

Sepenting apakah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa ke-7 yang diselenggarakan pada Jumat-Sabtu pekan lalu sehingga Eropa perlu meminta dukungan Asia? Bukankah forum yang biasa disebut Asia-Europe Meeting (Asem) ini sejak didirikan 12 tahun lalu hanya menjadi pelengkap penderita di pentas dunia?

Sebagai forum dialog informal, Asem selama ini memang tak banyak membuat keputusan konkret. Sebuah studi yang digagas Departemen Luar Negeri Jepang dan Finlandia menyimpulkan bahwa hasil-hasil pertemuan Asem "meskipun mencakup isu yang cukup luas, sama sekali tak mendalam".

Didirikan pada 1996 atas inisiatif Singapura dan Prancis, forum ini awalnya untuk memperkuat hubungan antara kawasan Asia dan Eropa, yang jelas tertinggal jauh dibanding kedekatan negara-negara Asia dengan Amerika Serikat atau relasi mesra poros Atlantik: Amerika Serikat-Eropa.

Sebastian Bersick, peneliti senior dari German Institute for International and Security Affairs, menandai "niat lain" di balik pendirian Asem. Saat itu, kata dia, sebagian pemimpin Asia khawatir Amerika Serikat akan meninggalkan kawasan ini. Karena itu, dibutuhkan kekuatan keamanan baru untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. "Ketertarikan Eropa awalnya hanya soal ekonomi," kata Bersick, yang ditemui Tempo di Beijing, Cina, pekan lalu.

Namun gagasan terselubung lain di balik Asem bukan hanya itu. Menurut Bersick, ada ketakutan di antara negara-negara Asia Tenggara terhadap kemungkinan makin dominannya kekuatan Cina di wilayah ini. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara Cina yang makin kuat dan Jepang yang sudah mapan lebih dulu, ASEAN mengundang keduanya-plus Korea Selatan-menjadi anggota Asem.

"Dengan begitu, ketiga negara ini punya forum untuk berdialog satu sama lain," kata Bersick. Tiga tahun setelah berdiri, barulah pertemuan ASEAN + 3 mulai rutin digelar.

Meski begitu, mekanisme Asem masih belum memuaskan banyak pihak. Keanggotaannya yang amat luas dan hanya berdasarkan lokasi-ada Burma yang dipimpin rezim militer, Cina-Jepang yang bersaing, dan sekarang India juga bergabung-membuat pihak Asia dalam Asem amat sulit berdiri di posisi yang sama dalam banyak isu. Ini berbeda dengan Eropa yang mengikuti satu alur kebijakan luar negeri tunggal yang dirumuskan oleh Uni Eropa.

"Ini membuat banyak orang di Eropa frustrasi," kata Klaus Fritsche, Direktur Asienhaus, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jerman yang memfokuskan diri pada isu Asia. Padahal, kata dia, potensi pengaruh Asem amatlah besar. Jika digabungkan, kekuatan ekonomi anggota Asem mencapai separuh kekuatan dunia.

Ketiadaan kerangka kerja dan struktur organisasi yang baku di dalam Asem juga memperparah keadaan. "Sejak awal, Asem memang didesain cair seperti itu. This is the Asian way," kata Fritsche. Semua keputusan Asem bersifat rekomendasi. "Bahkan pernyataan bersama yang akan dibaca di akhir pertemuan biasanya siap dua-tiga minggu sebelumnya," ujar Fritsche.

Sudesh Maniar, Direktur Yayasan Asia-Eropa-satu-satunya organisasi yang didirikan di bawah naungan Asem-menjelaskan bahwa mekanisme dialog yang cair di dalam Asem justru merupakan desain yang tepat untuk mengatasi banyak isu panas di kawasan Asia dan Eropa. "Hasil akhirnya memang baru bisa dilihat dalam jangka panjang," katanya.

Jonas Staselis, Wakil Ketua Asosiasi Jurnalis Lituania, yang hadir dalam pertemuan Asem di Beijing, sepakat. "Ini seperti investasi untuk masa depan," katanya.

Xinning Song, peneliti di Pusat Studi Eropa, Universitas Renmin, Cina, tak sependapat. Ia menilai Asem bisa lebih berpengaruh jika Asia bisa mengorganisasikan diri lebih baik. Masalahnya, siapa yang bisa menjadi motor? "Jepang dan Cina tak akan membiarkan satu sama lain mengambil posisi di depan," katanya. India juga belum bisa berperan karena baru tahun ini menjadi peserta konferensi. "Karena itu, ASEAN harus ada di depan," kata Xinning.

Wahyu Dhyatmika (Beijing)
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/27/ITR/mbm.20081027.ITR128576.id.html

My Articles on ASEAN Summit 2009 in Thailand

Jakarta Ditunjuk Jadi Sekretariat Komisi HAM ASEAN
Minggu, 25 Oktober 2009 | 12:04 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Indonesia dipastikan akan menjadi tempat sekretariat Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang baru saja diresmikan pada KTT ASEAN akhir pekan ini.

“Kantornya menempel pada Sekretariat Asean di Jakarta,” kata Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri untuk urusan ASEAN, Djauhari Oratmangun, kepada pers di sela KTT ASEAN, kemarin (24/10).

Sebelumnya, pemerintah Filipina juga menawarkan agar kantor Komisi HAM ASEAN berlokasi di Manila. Namun usulan tersebut tidak disetujui. KTT ASEAN menyepakati US$ 200 ribu (Rp 1,88 miliar) sebagai dana awal Komisi itu. “Sepuluh negara ASEAN membagi rata anggaran ini, jadi setiap negara menyediakan US$ 20 ribu (Rp 188,4 juta),” kata Djauhari.

Komisi HAM ASEAN kemarin menyelesaikan rapat pertamanya di Hotel JW Mariott, Hua Hin. Dalam rapat itu, disepakati bahwa komisi akan bertemu tiga kali dalam setahun.

“Pertemuan berikutnya akan diadakan Desember depan,” kata anggota Komisi HAM ASEAN dari Indonesia, Rafendi Djamin.
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/25/brk,20091025-204352,id.html

=======================================
Masyarakat Sipil Minta Isu Lingkungan Jadi Pilar ASEAN
Jum'at, 23 Oktober 2009 | 00:58 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin – Forum Masyarakat Sipil Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN People’s Forum) menuntut pemimpin ASEAN untuk memasukkan isu lingkungan hidup sebagai pilar keempat ASEAN. Sampai saat ini, ASEAN baru memiliki tiga pilar utama: ekonomi, politik-keamanan dan sosial-budaya.
“Isu lingkungan hidup harus menjadi perhatian ASEAN, agar pembangunan di kawasan ini berkesinambungan dan tidak merusak alam,” kata Yuyun Wahyuningrum, aktivis LSM dari Forum Asia, kemarin. Sepuluh wakil masyarakat sipil dari negara anggota ASEAN dijadwalkan bertemu para kepala negara ASEAN, hari ini, di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand.

Selain isu lingkungan hidup, perwakilan masyarakat sipil ASEAN akan mengangkat isu pekerja migran, perlindungan pengungsi, pelibatan masyarakat sipil dalam mekanisme ASEAN, dan penghapusan impunitas. “Kami ingin mendapat respons langsung dari para kepala negara anggota ASEAN,” kata Yuyun, yang akan mewakili Indonesia dalam forum itu.

Wakil Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, Rafendi Djamin, menilai dialog antara pemimpin ASEAN dengan wakil masyarakat sipil adalah tradisi baru yang harus diberi apresiasi. Dialog serupa baru terjadi satu kali pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sebelumnya, di Hua Hin, awal tahun ini. “Memang kita belum bisa berharap ada output yang konkret,” katanya. “Namun sepuluh tahun lalu, hal seperti ini tidak terbayangkan.”

Sayangnya, masih ada perbedaan persepsi di antara negara anggota ASEAN soal siapa yang berhak mewakili masyarakat sipil dalam dialog hari ini. Indonesia dan Thailand menyerahkan seleksi wakil LSM dan masyarakat sipil pada mekanisme yang disepakati di ASEAN People’s Forum. Sementara delapan pemerintahan yang lain menunjuk sendiri LSM mana yang berhak mewakili masyarakat sipil dari negara mereka. “Proses penunjukkan ini sangat kami sesalkan,” kata Yuyun. “Masyarakat sipil punya mekanisme sendiri yang harus dihargai,” katanya.

Pada KTT ASEAN lalu, kepala negara dari Myanmar meninggalkan dialog karena tidak mau berada dalam satu forum dengan utusan masyarakat sipil dari negaranya sendiri. “Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada pertemuan besok (Jumat, hari ini),” kata Rafendi. “Kita lihat saja nanti.”
Wahyu Dhyatmika (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/23/brk,20091023-204054,id.html

=========================

Asean Akan Perbaiki Hubungan Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
Senin, 26 Oktober 2009 | 10:31 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Asean berjanji akan memperbaiki pola hubungannya dengan masyarakat sipil menyusul kericuhan yang terjadi pada pertemuan dialog antara kepala negara Asean dan wakil masyarakat sipil dari 10 negara Asean, Jumat lalu. “Tidak ada organisasi regional yang bebas dari masalah,” kata PM Thailand Abhisit Vejjajiva, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asean, dalam konferensi pers pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Asean di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) sore ini.

“Ini tahun pertama piagam Asean diterapkan, tentu tidak semua berjalan mulus,” kata Abhisit lagi. Para wakil masyarakat sipil menuding sejumlah kepala negara Asean telah mengkhianati isi piagam Asean yang berisi pernyataan pentingnya melibatkan masyarakat dalam mekanisme Asean. Pasalnya, dalam dialog Jumat lalu, lima kepala negara Asean menolak keikutsertaan wakil Lembaga Swadaya Masyarakat dari negara mereka sendiri. Pemerintah Filipina, Singapura, Laos, Kamboja dan Myanmar beralasan mereka sudah menunjuk sendiri wakil masyarakat sipil dan tidak mengakui wakil Lembaga Swasadaya Masyarakat yang ditunjuk melalui Asean People’s Forum.

“Sebagian masalahnya disebabkan belum ada organisasi untuk mewadahi masyarakat sipil di tingkat Asean,” kata Abhisit. Dia menunjuk adanya Asean Inter-Parliamentary Assembly yang mewadahi wakil parlemen dari 10 negara Asean, sebagai perbandingan. “Jadi, komunikasinya susah.”

Namun, Abhisit berjanji mekanisme koordinasi dengan masyarakat sipil akan diperbaiki di masa depan. “Saya sudah bicara dengan Vietnam yang akan menjadi Ketua Asean 2010 dan Sekjen Asean, kami sepakat dibutuhkan pertemuan pendahuluan untuk forum serupa tahun depan,” katanya. Dia berjanji insiden tahun ini tidak akan membuat forum dialog Lembaga Swadaya Masyarakat dan kepala negara Asean tahun depan dihilangkan.

WAHYU DHYATMIKA (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/10/26/brk,20091026-204469,id.html

===================
=======================================
Presiden Tegaskan Asean Tetap Fokus Indonesia
Senin, 26 Oktober 2009 | 10:13 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Meski Indonesia sudah bergabung dalam kelompok G-20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Asean tetap akan menjadi fokus dari politik luar negeri Indonesia. “Dalam forum G20, kita bisa membahas banyak persoalan karena semua terwakili di sana,” kata Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers di Hotel Grand Pacific, Ahad (25/10) malam. “Namun, Asean sangat penting dan sentral,” katanya menegaskan.

Presiden mengakui tidak bisa mengikuti forum KTT Asean sejak hari pertama, karena harus memimpin sidang kabinet perdana di Jakarta. “Biasanya, saya sudah berdiskusi dengan para menteri soal isu yang akan dibahas dan ada preview setiap hari. Kali ini tidak bisa,” kata Yudhoyono.

Presiden mengakui masih ada persoalan dalam persepsi kolektif negara Asean mengenai hak asasi manusia dan pelibatan masyarakat sipil dalam mekanisme Asean. “Harus dibedakan proses domestik kita, dan perkembangan agenda regional,” katanya. Namun, dia menekankan apresiasi harus diberikan pada Asean, karena bisa menciptakan Komisi HAM Asean di kawasan. “Saya optimistis suatu saat komisi ini bisa akan lebih efektif, dan semua negara akan menghormati HAM pada saatnya,” kata Presiden.

Presiden menegaskan Indonesia ingin Komisi HAM Asean punya mandat perlindungan HAM. “Karena itu, atas usul Indonesia, disepakati ada review atas mandat Komisi setiap lima tahun,” katanya.

Soal gagasan blok Asia Timur dan Asia Pasifik, Presiden mengaku semua masih dalam proses. “Kita sepakat semua ini jangan dipaksa, gradual dan berdasarkan konsensus,” katanya. Selain itu, Indonesia ingin agar semua arsitektur regional itu dirumuskan dengan mempertimbangkan sentralitas Asean,” katanya.

WAHYU DHYATMIKA
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/26/brk,20091026-204465,id.html
=======================================
Jepang, Cina Kucurkan Dana untuk Integrasi Asean
Senin, 26 Oktober 2009 | 10:26 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Pemerintah Cina dan Jepang sepakat mengucurkan dana segar untuk mempercepat integrasi di kawasan Asia Tenggara. Jepang siap menyediakan US$ 90 juta untuk Dana Integrasi Jepang-Asean yang akan digunakan untuk membangun pusat Respon Darurat dan Manajemen Bencana Asean.
Komitmen kedua negara mitra dialog Asean ini disampaikan pada Konferen Tingkat Tinggi Asia Timur yang berakhir Minggu (25/10) ini, di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand.

Selain itu, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, juga berjanji menyediakan US$ 20 miliar untuk dana infrastruktur Asean. Dana itu akan digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rel kereta api dan pelabuhan untuk meningkatkan interkonektivitas antar negara di kawasan ini.

Pada saat bersamaan, Cina mengucurkan US$ 10 miliar untuk Dana Kerjasama dan Investasi Cina-Asean yang diluncurkan pada konferensi kali ini. Selain itu, Cina juga mengalokasikan US$ 15 miliar dalam bentuk kredit komersial, dengan US$ 1,7 miliar di antaranya merupakan pinjaman preferensial. Untuk menunjang implementasi pasar surat utang Asia (Asian Bonds Market Initiatives), pemerintah Cina juga siap menyumbang US$ 200 juta sebagai jaminan kredit dan penguatan mekanisme investasi.

Tak hanya dana segar, Cina juga menjamin pasokan beras sebesar 300 ribu ton untuk Stok Cadangan Beras darurat kawasan Asia Timur. Cadangan beras itu bisa dikirimkan ke negara-negara yang mengalami bencana dan kesulitan bahan makanan pokok. Filipina yang baru saja dilanda bencana angin topan sudah mendapat pasokan beras 620 ton dari stok cadangan ini.

Korea juga tidak ketinggalan. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur kemarin, Presiden Lee Myung Bak menyediakan dana US$ 100 juta untuk program Kemitraan Iklim Asia Timur yang mencakup kerjasama mitigasi perubahan iklim di kawasan. Sementara India menyediakan US$ 50 juta dalam Dana Kerjasama Asean-India dan dana pembangunan Asean.

“Semua bantuan ini menegaskan sentralnya peran Asean dalam kawasan ini,” kata Sekretaris Jendral Asean, Surin Pitsuwan dalam penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, kemarin.

WAHYU DHYATMIKA (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/10/26/brk,20091026-204468,id.html
=======================================
Indonesia Sesalkan Kericuhan di Pertemuan Masyarakat Sipil ASEAN
Minggu, 25 Oktober 2009 | 13:28 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Aksi walkout delegasi masyarakat sipil Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam dialog tatap muka (interface dialogue) antara pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan wakil masyarakat sipil, disesalkan Departemen Luar Negeri Indonesia.

“ASEAN seharusnya berkembang semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi people’s centered Asean,” kata Direktur Jenderal urusan ASEAN Departemen Luar Negeri, Djauhari Oratmangun, kepada jurnalis di sela KTT ASEAN di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, kemarin.

Kericuhan semacam itu, kata dia, tidak seharusnya terjadi jika mekanisme penunjukan representasi masyarakat sipil dalam ASEAN People’s Forum disepakati. Untuk itu, Indonesia akan mengajukan mekanisme ini dibahas dalam sidang tingkat menteri berikutnya.

“Prosedur dan mekanisme interface dialogue dengan wakil masyarakat
sipil akan diperjelas,” kata Djauhari. Diharapkan, aksi boikot yang mewarnai dua kali forum pertemuan masyarakat sipil dan pemimpin ASEAN tidak terjadi lagi pada KTT ASEAN berikutnya di Hanoi, Vietnam, yang dijadwalkan pada April 2010 depan.

Dialog serupa di KTT ASEAN sebelumnya juga diwarnai aksi boikot. Saat itu, kepala negara Burma menolak hadir dalam satu ruangan dengan wakil masyarakat sipil dari negaranya.

Yuyun Wahyuningrum, aktivis HAM dari Forum Asia yang menjadi wakil Indonesia dalam dialog kemarin, menegaskan masyarakat sipil tidak akan berhenti berkomunikasi dengan pemimpin ASEAN. “Kalau kami menolak menghadiri pertemuan serupa tahun depan, bagaimana kami bisa mengubah paradigma dan pandangan para pemimpin ASEAN soal HAM dan demokrasi?” katanya.

WAHYU DHYATMIKA
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/25/brk,20091025-204365,id.html
=======================================
Asean Satukan Sikap Menjelang Pertemuan Kopenhagen
Sabtu, 24 Oktober 2009 | 22:33 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin -Sepuluh pemimpin Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Asean) bersepakat untuk menyatukan langkah dalam program mitigasi perubahan iklim, menjelang pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa yang membahas isu ini di Kopenhagen,
Denmark, awal Desember depan. Sikap itu tampak dari pernyataan bersama mengenai perubahan iklim yang dirilis KTT Asean di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, Sabtu (24/10) ini.

“Kami mendesak semua pihak yang meratifikasi Konvensi PBB mengenai perubahan iklim untuk melindungi iklim berdasarkan kesetaraan dan sesuai prinsip kebersamaan dengan perbedaan tanggungjawab (common but differentiated responsibilities),” kata PM Thailand Abhisit Vejjajiva dalam siaran persnya di akhir konferensi. “Kemampuan dan kondisi nasional masing-masing negara harus dihormati,” katanya lagi.

Pernyataan Bersama Asean mengenai Perubahan Iklim ini semula direncanakan menjadi Deklarasi KTT Asean. Namun di saat terakhir, deklarasi itu diturunkan levelnya menjadi pernyataan bersama, yang secara diplomatik, lebih kurang mengikat. Penurunan status ini disebabkan masih beragamnya posisi negara-negara anggota Asean dalam menyikapi Pertemuan Kopenhagen.

“Akan ada pertemuan lanjutan di Singapura, akhir Oktober ini, untuk menyepakati rencana aksi yang lebih konkret,” kata Djauhari Oratmangun, Direktur Jenderal untuk urusan Asean di Departemen Luar Negeri.

Meski begitu, lemahnya pernyataan bersama mengenai perubahan iklim disesalkan sejumlah wakil masyarakat sipil. Zelda Soriano, penasehat politik Greenpeace untuk Asia Tenggara, menilai komitmen Asean tidak tergambar dalam pernyataan itu. Seharusnya ada komitmen angka dan persentase yang jelas, untuk pengurangan emisi karbon di kawasan ini,” katanya.

Zelda menilai Asean seharusnya memiliki kerangka kerja penyelamatan iklim yang mengikat semua negara di kawasan. “Tanpa itu, upaya penyelamatan masing-masing negara tidak akan berhasil,” katanya, seraya menunjuk pembalakan hutan yang masih marak walau sudah ada upaya konservasi dan proteksi. Ketiadaan kerangka kerja regional, kata Zelda, membuat negara pembeli produk hutan tinggal mengalihkan permintaan ke negara lain yang peraturannya lebih lemah. “Muncul penyelundupan dan perusakan hutan terus terjadi,” katanya.

Dalam pertemuan Kopenhagen, kata Zelda, Asean harus punya posisi bersama dan menyuarakan sikap tunggal sebagai blok kawasan. “Itu akan lebih efektif untuk menekan kepentingan negara-negara industri,” katanya.
WAHYU DHYATMIKA (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/24/brk,20091024-204301,id.html
=======================================
Asean Selesaikan Negosiasi soal Pasar Bebas Regional
Sabtu, 24 Oktober 2009 | 22:21 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Pertemuan antar Menteri perdagangan Asean di sela Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean) berhasil menyelesaikan pembahasan aturan pasar bebas (Free Trade Area) antara Asean dan keenam mitra dialognya. “Sekarang sudah masuk tahap implementasi,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, Sabtu siang lalu.

Keenam mitra dialog Asean adalah Jepang, Cina, Korea, India, Australia dan Selandia Baru. “Hanya negosiasi dengan India yang masih membahas soal aturan di bidang jasa dan investasi,” kata Mari lagi.

Selain membahas perjanjian pasar bebas, pertemuan Menteri Perdagangan Asean kemarin juga membahas perlunya membuat kartu penilaian (score cards) yang lebih spesifik untuk membantu pengusaha memantau perkembangan penurunan tarif dan bea masuk komoditas antar sesama negara Asean. “Banyak pengusaha kita, terutama di sektor usaha kecil dan menengah yang belum menyadari potensi pasar dari pembukaan kawasan ini,” katanya. Untuk itu, Departemen Perdagangan akan melakukan pendampingan dan sosialisasi terus menerus. “Ada banyak fasilitas Asean yang bisa dimanfaatkan pengusaha kita,” katanya.
WAHYU DHYATMIKA (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/10/24/brk,20091024-204299,id.html
=======================================
Menteri Perdagangan pastikan target ASEAN Tak Meleset
Sabtu, 24 Oktober 2009 | 22:12 WIB
TEMPO Interaktif, Hua Hin - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan semua target penurunan tarif dalam kerangka Asean Free Trade Agreement yang akan efektif 1 Januari 2010 depan, akan tercapai sesuai target. “Cetak biru menuju Asean Economic Community sudah on track,” katanya, Sabtu siang di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, usai menghadiri pertemuan Menteri-menteri perdagangan Asean di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-15.

Menurut Mari, saat ini tingkat implementasi semua rencana aksi menuju pembentukan masyarakat ekonomi Asean sudah mencapai rata-rata masih 73, 79 persen. “Indonesia sendiri alhamdullilah sudah 80,9 persen,” katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mari, sudah menegaskan pentingnya target-target cetak biru diimplementasikan sesuai rencana.

Indonesia saat ini, menurut Mari, masih mempunyai tunggakan implementasi rencana aksi di bidang infrastruktur dan kesehatan. “Ada satu dua isu di bidang investasi yang belum rampung, tapi saya yakin akan selesai dalam waktu dekat,” katanya.

Mari mengakui masih ada sengketa antara sejumlah negara soal target penurunan tarif, misalnya antara Filipina dan Thailand soal penurunan tarif masuk beras ke Filipina. Namun, dia menilai soal itu bisa diselesaikan secara bilateral. “Itu dimungkinkan alam kerangka Asean,” katanya.

Indonesia sendiri meminta penundaan penurunan tarif masuk untuk beras dan gula secara bertahap sampai 2018. “Itu sudah disetujui semua negara Asean lain, tahun lalu,” katanya. Sebagai imbal-balik, Indonesia setuju memprioritaskan pembelian beras dari Thailand, jika Indonesia membutuhkan import beras.

WAHYU DHYATMIKA (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/24/brk,20091024-204298,id.html

=======================================
ASEAN Diminta Percepat Penurunan Tarif Bersama
Jum'at, 23 Oktober 2009 | 00:46 WIB
TEMPO Interaktif, HUA HIN -– Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), yang bertemu kemarin di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, mendesak negara-negara di Asia Tenggara mempercepat ratifikasi sejumlah perjanjian bersama di bidang ekonomi. “Masih banyak pekerjaan rumah,” kata juru bicara Departemen Perdagangan Thailand, Krisda Piampongsant, kepada Tempo kemarin.

Agenda utama pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kemarin adalah mempersiapkan sejumlah deklarasi dan nota kesepahaman yang akan diteken sepuluh kepala negara ASEAN hari ini. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN akan dibuka pada pukul 09.45 waktu setempat.

Menteri Perdagangan Thailand, Pornthiva Nakasai, yang memimpin pertemuan kemarin, menuding tertundanya pemberlakuan single window policy di ASEAN sebagai indikator lambannya integrasi ekonomi negara-negara anggota asosiasi ini.

Penerapan single window policy, yang akan memudahkan investor dan meningkatkan volume perdagangan antarnegara di ASEAN, semula direncanakan selesai pada 2008. “Ada persoalan teknis menyangkut perbedaan sistem yang digunakan masing-masing negara,” katanya. Dewan Ekonomi sepakat membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kendala tersebut.

Selain soal single window policy, rencana yang tertunda adalah penurunan tarif impor untuk komoditas tertentu. Filipina, misalnya, belum menurunkan tarif impor untuk beras. Tarif impor beras Thailand masih berkutat pada angka 40 persen. “Ada komitmen menurunkannya sampai 35 persen pada 2015,” kata Piampongsant. Komitmen itu jauh dari kesepakatan bersama ASEAN untuk menurunkan semua tarif impor komoditas sampai level 0-5 persen pada 2015.

“Memang ada area komoditas yang sensitif,” kata Piampongsant mengakui. Ia berharap persoalan-persoalan yang masih mengganjal bisa diselesaikan secara bilateral di sela penyelenggaraan KTT ASEAN pada akhir pekan ini.

Menteri Pornthiva mengaku optimistis ASEAN bisa menjadi satu kesatuan pasar dan basis produksi pada 2015. “Dari 103 rencana aksi yang kita sepakati, sudah 76 yang terlaksana,” katanya. Dia mencontohkan pemberlakuan standardisasi produksi kosmetik di ASEAN sebagai salah satu rencana aksi yang sukses diterapkan di kawasan ini.

Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kemarin juga menyepakati penggunaan kartu penilaian (score cards) baru untuk menilai kemajuan penerapan kesepakatan ekonomi ASEAN. “Indikator yang dipakai akan lebih spesifik dan berorientasi pada hasil,” kata Pornthiva.

Wahyu Dhyatmika (Hua Hin)
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2009/10/23/brk,20091023-204053,id.html