Saturday, December 09, 2006

Pemilu Sela


Sayang Indonesia tidak punya mekanisme pemilihan umum sela. Padahal, mekanisme itu amat membantu mempertahankan tingkat akuntabilitas wakil rakyat di mata pemilihnya. Lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Pemilihan sela kongres yang berlangsung sebulan lalu, yang dimenangkan Partai Demokrat, berhasil menyampaikan pesan rakyat Amerika yang menolak Perang Irak.

Di Indonesia, pemilu dilakukan lima tahun sekali. Itu pemilu parlemen dan presiden. Sedangkan di daerah-daerah, setiap kabupaten dan provinsi mengadakan pemilihan kepala daerah masing-masing dalam waktu yang berbeda-beda. Tidak heran jika stabilitas politik di negeri ini selalu jadi urusan pelik. Karena partai politik tak habis-habisnya berpikir memenangkan kekuasaan dari satu pemilihan di satu daerah ke pemilihan lain di daerah lain. Begitu terus menerus sepanjang masa. Rantai ini sudah saatnya dihentikan.

Setahun lalu, dalam Rapat Pimpinan Nasionalnya di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Partai Golkar sebenarnya sudah pernah muncul dengan ide penyederhanaan pemilu. Pemilu legislatif, pemilihan presiden dan pilkada akan disatukan sehingga hanya ada dua sampai tiga kali pemilu dalam lima tahun. Sayangnya, alasan mereka salah. Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyatakan perlunya pemilu disederhanakan untuk menghemat anggaran dan mencegah rakyat bosan mencoblos. “Kalau tiap tahun pemilu, capek kita. Tidak sempat membangun ekonomi. Pohon-pohon di jalan juga capek karena dipaku terus oleh poster dan selebaran kampanye,” kata Kalla.

Karena alasannya tak nyambung begitu, gagasan menarik Golkar pun jadi tidak punya gaung. Nyaris tidak ada media yang mengulasnya panjang dan ide itu gagal diangkat jadi wacana publik. Kalaupun sempat diperdebatkan, ya paling banter bertahan satu minggu dan menguap tanpa tindak lanjut apapun.

Padahal, penyederhanaan pemilu yang otomatis akan melahirkan pemilu sela untuk legislatif baik di pusat maupun daerah-- akan jadi mekanisme politik yang sungguh amat sehat dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Inilah kegagalan komunikasi politik Partai Golkar. Partai terbesar di Indonesia ini ternyata tidak piawai menjual ide-ide politiknya.