Skip to main content

Lapindo Mudflow

I was invited to speak in a discussion about Lapindo mudflow victims, a couple of weeks ago. It was held in Goethe Haus, Menteng, Central Jakarta. My colleague, Heru Margianto, the editor of Kompas.com was also invited to speak, along with Alif Nurlambang, former 68H Radio journalist and a victim of the mudflow, flew all the way from Sidoarjo, East Java.

The main topic was how media portray Lapindo mudflow case, three years after. I was given a chance to speak after the guy from Sidoarjo. He lambasted media for being ignorance of their plight and misery. The first thing I said was that I felt like a defendant in that forum. Everybody was there to grill and question the media role, and I felt like I was put under a spotlight. However, I then said that this is a good thing. "Press freedom, media freedom, is your freedom, the public freedom," I said. Forum like this should be held more often, so that the public can say what they think about press reporting, and complaint about things they dont like to read or watch in the media.

Many things have already been discussed about how Lapindo use strategic and sophisticated public relation to lull the media into their sides of the story. I did not discuss that issue. "If you want the media to publish your side of the story, you have to do something to grab the media attention, you have to create an issue, engage the media, connect with us, and fight for the newsroom's attention," I said.

During the Soeharto authoritarian regime, the state and the government were the only power in every newsroom in this country. Now, the case is completely different. No one own the newsroom, not even the media owners. Yes, they can try to influence us, but we can refuse and fight back. If they dont like it, and decide to fire us, so be it, lets bring the fight to the street, and see how the credibility of that media will evaporate once everybody know that a news item can be change and shape under the owner's command.

So, press freedom is your freedom. I remember AJI and a couple of donor organisation campaign this theme several years ago. We made posters and stickers and pins, but no one seems to really understand the meaning of that campaign. Now, after several years, it sunk in to people's mind. After they see how their beloved teve news program cover a presidential candidate more favourably compared to the other. After they see their newspapers miss to mention a specific angle of an important issue. After they see their radio hijacked by big companies to air useless commercial programs. Now, they realise that they are the one who will pay the prize if press freedom is used and manipulated by the wealthy and powerfull elites.

Better late than never.

Comments

Popular posts from this blog

Menguatkan Jurnalisme sebagai Percakapan Publik

Empat tahun sudah berlalu sejak polemik soal senjakala jurnalisme meramaikan lini masa kita. Ketika itu, banyak orang yang bekerja di media maupun yang mengamati dari luar media, riuh rendah memperdebatkan masa depan jurnalisme ketika semakin banyak orang meninggalkan media konvensional dan beralih ke platform digital. Rasanya sudah saatnya menengok kembali polemik lama itu dan mengukur sejauhmana kedua kubu, yang pro maupun kontra pada prediksi senjakala, berhasil meramalkan apa yang kini terjadi.  Ikhtiar ini menurut saya penting karena pada hari pertama di tahun baru 2021 ini, Koran Tempo dan Majalah Tempo berbahasa Inggris, resmi beralih ke platform digital. Kedua penerbitan ini tak lagi bisa ditemukan dalam format cetak. Kita ingat, pada 2016, Koran Tempo edisi Minggu juga beralih ke versi digital. Itu salahsatu yang memicu perdebatan soal masa depan jurnalisme.  Banyak yang sudah terjadi setelah empat tahun, dan buat saya banyak yang membesarkan hati. Media digital kini ...

Menyoal Reaksi atas Video Seks Ariel-Luna-Cut Tari

Sudah banyak yang ditulis orang soal video seks Ariel-Luna-Cut Tari, dan orang-orang pun, saya kira, mulai merasa jenuh membicarakannya. Ketiga selebritis ini sudah diperiksa di Mabes Polri, dan penyebar video ini pun kabarnya sudah ditangkap polisi. Yang menjadi keprihatinan banyak orang adalah reaksi sebagian orang menanggapi video seks itu. "Para pelaku dalam video itu, Ariel-Luna-Tari, merusak moral masyarakat. Mereka harus dihukum," demikian komentar mereka. Tak akan jadi berita kalau tetangga sebelah rumah atau ketua RT yang berkomentar begitu. Tapi ini adalah tokoh-tokoh publik, macam Menkominfo Tifatul Sembiring dan Ketua MK Moh. Mahfud Md. Mereka punya power untuk melakukan sesuatu, merilis regulasi dan membentuk sistem nilai. Dan benar saja. Menteri Tifatul langsung mendapat angin untuk membahas lagi Rancangan Peraturan Menteri soal konten multimedia. Padahal sebelumnya RPM Konten ini sudah mental setelah ditolak sana sini. Ketua MK, Mahfud, dalam sebuah wawancara d...

Senjakala atau Kebangkitan Jurnalisme di Era Digital?

Rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan hampir semua jurnalis di Indonesia beberapa hari terakhir ini mengikuti dengan intens perdebatan di media sosial soal media cetak versus media digital. Perdebatan ini dimulai ketika wartawan senior Harian Kompas, Bre Redana menulis catatan berjudul "Inikah Senjakala Kami..." di Kompas edisi 28 Desember 2015. Artikel Bre langsung jadi viral di media digital, disebarkan di semua whatsapp group jurnalisme dan jadi perbincangan hangat. Selang sehari, muncul banyak artikel tanggapan, dan yang paling sering dikutip adalah tulisan Bayu Galih, wartawan Viva.co.id, yang berjudul "Kami tak pernah cengeng dan bilang ini senjakala kami." Ulasan lebih lengkap soal polemik ini dirangkum dengan baik di artikel ini. Perdebatan soal masa depan jurnalisme dan media ini jelas amat menarik dan penting. Terlebih momentumnya memang tepat. Sepanjang 2015, sejumlah koran cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Dua yang paling b...